Sistem Pengaduan Pelanggaran

Keberadaan Sistem Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing System)

Sejalan dengan komitmen Perusahaan dalam implementasi GCG, Len senantiasa memperhatikan kepentingan setiap stakeholders berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan sesuai prinsip GCG. Mengingat penyelesaian pengaduan pelanggaran oleh stakeholders merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan dan menjamin hak-hak stakeholders dalam berhubungan dengan perusahaan dan menjamin penanganan yang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan, pemerintah dan aparat berwajib. Oleh karenanya Perusahaan memandang penting sistem pengaduan tersebut, dengan upaya menyusun kebijakan dengan menerbitkan Kebijakan Mekanisme Pelaporan Pelanggaran Etika Usaha dan Tata Perilaku (Whistleblowing System) yang ditandatangi Direksi dan Dewan Komisaris pada 30 Januari 2014.

 

Mekanisme Sistem Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing System)
Mekanisme Pelaporan Pelanggaran diberlakukan bagi Insan Len di lingkungan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Mekanisme penyaluran pengaduan/pengungkapan oleh pelapor pada dasarnya dilakukan melalui atasan langsung atau Direksi PT Len Industri (Persero), namun bila pelapor memandang sarana pengaduan/pengungkapan hal tersebut tidak efektif atau ada keraguan, maka pelapor membuat pelaporan/pengungkapan dan mengirimkannnya kepada penanggung jawab sarana/media Whistleblowing System yaitu Sekretaris Perusahaan melalui sarana/media yang telah ditetapkan sebagai berikut:

 

- No Telepon : 022 – 5202682 ext 114
– No Fax : 022 – 5205332 up : Tim WBS Len
– Email : wbs@len.co.id
– Kotak-kotak pelaporan yang ditempatkan di tempat-tempat strategis di lingkungan PT Len Industri (Persero)

 

Adapun lingkup pengaduan yang dapat disampaikan antara lain gratifikasi, kecurangan, konflik kepentingan, korupsi, pelanggaran hukum, pelanggaran peraturan perusahaan, pencurian dan suap. Lingkup ini tidak termasuk permasalahan yang terkait dengan Ketenagakerjaan/Serikat Pekerja, Lingkungan dan Kesehatan & Keselamatan Kerja (LK3), Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas perusahaan.

 

Pengaduan/pengungkapan yang mendapat prioritas untuk ditindaklanjuti adalah kasus yang terjadi 3 (tiga) tahun terakhir. Khusus untuk laporan pengaduan/pengungkapan berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Komite yang dibentuk Dewan Komisaris dan SPI, akan ditindaklanjuti oleh Direktur Utama, sedangkan pengaduan/pengungkapan berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh Direksi akan ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris.
Adapun dokumen terkait pelaporan pelanggaran antara lain:
– Formulir laporan pelaporan/pengungkapan;
– Berita acara tentang investigasi awal/klarifikasi;
– Berita acara tentang hasil investigasi;
– Surat atau memo dari atau ke pengelola Whistleblowing System;
– Laporan berkala minimal per semester atas pengungkapan layanan Whistleblowing System oleh pengelola Whistleblowing System.

 

Perlindungan Pelapor

  1. Perusahaan berkewajiban untuk melindungi pelapor.
  2. Perlindungan pelapor pengaduan dimaksudkan untuk mendorong keberanian melaporkan pelanggaran.
  3. Perlindungan pelapor meliputi:
    – Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporban.
    – Jaminan keamanan bagi pelapor maupun keluarganya.
  4. Seorang pelapor pelanggaran akan mendapatkan perlindungan dari perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan, seperti:
    – Pemecatan yang tidak adil.
    – Penurunan jabatan atau pangkat.
    – Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya, dan;
    – Catatan yang merugikan dalam file data pribadi (personal file record).

 

Apresiasi & Sanksi Bagi Pelapor

Apresiasi Bagi Pelapor: setiap pelapor yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan dan menyelamatkan aset dan keuangan perusahaan berhak mendapat penghargaan. Ketentuan mengenai bentuk dan besarnya penghargaan yang diberikan akan ditetapkan dengan peraturan perusahaan tersendiri.

 

Sanksi Bagi Pelapor yang Menyalahgunakan Sistem Pelaporan Pelanggaran: pelapor yang mengirimkan laporan yang berupa fitnah atau laporan palsu akan memperoleh sanksi dan tidak memperoleh baik jaminan kerahasiaan maupun perlindungan pelapor. Sanksi yang dikenakan sesuai dengan peraturan internal perusahaan, misalnya Pedoman Perilaku Etika, Kode Etik dan Perjanjian Kerja Bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya KUHP Pasal 310 dan 311 yang terkait dengan perbuatan tidak menyenangkan atau pencemaran nama baik.